JAKARTA,- Pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus untuk menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, pemerintah mempercayakan pengusutan kasus tersebut kepada kepolisian.
Menurut Yusril, penyidikan harus berjalan secara profesional, transparan, dan objektif. Pemerintah juga tidak ingin proses hukum dipengaruhi kepentingan politik maupun intervensi dari pihak mana pun.
Ia menyebut Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, seluruh proses penegakan hukum harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Selain dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga berpeluang mendalami dugaan tindak pidana lain, termasuk makar. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta meminta keterangan ahli untuk memperkuat proses penyidikan.
Terkait perkembangan teknis dan informasi mengenai substansi penyadapan yang dapat disampaikan kepada publik, Yusril menyerahkan kewenangan penjelasan kepada Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut telah membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.***
