GRESIK,- Pembangunan jembatan apung di Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, menuai sorotan karena diduga belum mengantongi izin. BBWS Brantas pun turun ke lokasi dan mengimbau agar pembangunan dihentikan.
Peninjauan lapangan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026. Tim BBWS Brantas tidak hanya memeriksa kondisi bangunan, tetapi juga mengumpulkan keterangan mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.
Perwakilan Tim Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Sumber Daya Air (SDA) BBWS Brantas, Muhammad Reza Wardana, mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi awal dari perangkat desa terkait pihak yang diduga terlibat.
“Berdasarkan data yang kami peroleh dari perangkat desa, jembatan dibangun oleh Sdr. M. Agus Rifai yang menurut Pemdes Driyorejo selaku makelar, pembangunan jembatan diduga didanai oleh dr. Anis Ambiyo Putri yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Gresik, dan Sdr. Yaman,” kata Reza melalui diskusi di grup media sosial Patroli Air Jatim, dikutip Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, BBWS Brantas telah menyampaikan imbauan penghentian pembangunan. Pengumpulan data dan informasi masih berlangsung untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan guna menentukan tindak lanjut.
Di sisi lain, keberadaan jembatan apung tersebut mendapat penolakan dari para pengusaha perahu tambangan di wilayah Driyorejo. Pada Jumat (6/11/2026), Carik Desa Driyorejo, Abdul Rokhim, mengundang para pengusaha tambangan untuk menyampaikan sikap terkait pembangunan tersebut.
Nanang, salah satu pengusaha tambangan yang menghadiri pertemuan, menyebut terdapat tujuh pemilik tambangan yang hadir. Seluruhnya menyatakan menolak keberadaan jembatan apung tersebut.
“Ada tujuh orang pemilik tambangan yang hadir dan kesemuanya menolak pembangunan jembatan apung,” ungkap Nanang.
Penolakan juga datang dari anggota Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH), Wagito. Ia menilai pembangunan yang diduga tidak sesuai ketentuan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain.
“Kalau ini dibiarkan, ke depan pasti akan muncul lagi jembatan yang sama di tempat lain,” tegasnya.
Wagito berharap instansi terkait segera mengambil langkah sesuai kewenangannya. Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah sungai dinilai penting untuk mencegah pembangunan serupa yang tidak memenuhi persyaratan.***
