JAKARTA,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Keputusan ini menjadi sikap resmi MUI terhadap penggunaan rokok elektrik yang dinilai memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyebut penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaannya, MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang hukumnya haram. Begitu pula aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.
Melalui fatwa tersebut, MUI turut merekomendasikan Presiden bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran produk tersebut.
Selain itu, sejumlah kementerian dan lembaga diminta memperkuat pengawasan. Kementerian Kesehatan diharapkan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape, sementara BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik.
MUI juga mendorong Kementerian Perindustrian mengevaluasi perizinan industri vape. Sementara itu, Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan kebijakan fiskal dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika. Penindakan juga perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan perangkat tersebut.
MUI turut mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatannya. Masyarakat juga diimbau melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dalam bagian penutup, MUI menyatakan fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh pihak juga diimbau menyebarluaskan ketentuan tersebut agar dapat diketahui dan menjadi perhatian umat Islam.***
