JAKARTA,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengatakan, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran dikabarkan menyampaikan niat pengunduran dirinya di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
“Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.
Munculnya kabar tersebut tidak lepas dari tekanan politik yang berkembang di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi diketahui mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan ini berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Sementara itu, putusan MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden, termasuk apabila pejabat negara dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan mengenai polemik ijazah tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut kini menambah perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Gibran serta dinamika politik di tingkat nasional.***
