JAKARTA,- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut telah memenuhi syarat minimal pengajuan HMP.
Dukungan itu melibatkan seluruh fraksi di DPR, dengan rincian PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pengajuan tersebut merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional anggota DPR. Usulan itu didasarkan pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” kata Khozin dalam rapat.
Dokumen usulan tersebut diterima oleh dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB. Keduanya menerima berkas dukungan dari perwakilan anggota pengusul.
Saan menyampaikan, total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang membubuhkan tanda tangan untuk mendukung penggunaan HMP. Jumlah tersebut menjadi dasar pengajuan usulan ke tahapan berikutnya.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan.
Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan sebelum dibacakan dalam Rapat Paripurna terdekat.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU MD3. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Untuk mengajukan HMP, diperlukan dukungan minimal 25 anggota DPR. Sementara itu, pengesahannya sebagai pendapat resmi DPR harus melalui Rapat Paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Jika disetujui, usulan tersebut dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diproses sesuai mekanisme konstitusi. Namun, pengajuan 120 anggota DPR ini masih tahap awal dan belum menjadi keputusan pemakzulan Gibran.***
