JAKARTA,- Rencana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke luar negeri mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi XI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana tersebut.
Ia menilai pengelolaan program di dalam negeri saja masih belum optimal. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu fokus membenahi pelaksanaan MBG agar berjalan lebih rapi dan transparan.
Marwan juga menyinggung potensi kebocoran anggaran jika pengawasan tidak diperketat. Program dengan nilai besar ini, kata dia, berisiko menyimpang jika tata kelola tidak profesional.
“Jangan menambah beban baru sebelum yang di dalam negeri benar-benar tertata,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Program MBG sendiri diketahui mendapat alokasi anggaran sekitar Rp268 triliun dalam APBN 2026. Besarnya dana tersebut membuat DPR mendorong adanya audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, ia turut mengkritik pengawasan dari Kementerian Keuangan. Marwan menilai kontrol terhadap penggunaan anggaran di lapangan masih lemah.
Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik juga menjadi perhatian. Tekanan pasar keuangan dinilai masih tinggi, ditandai dengan keluarnya dana asing dari pasar saham dalam beberapa hari terakhir.
Nilai tukar rupiah pun ikut melemah hingga menyentuh Rp17.883 per dolar AS. Situasi ini, menurutnya, harus menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan belanja negara.
Marwan menegaskan pemerintah perlu menerapkan disiplin fiskal secara ketat. Ia meminta setiap anggaran digunakan secara efisien demi menjaga stabilitas APBN dan keberlanjutan program prioritas.***
