banner 728x90
Berita

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Budi Arie Membenarkan

×

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Budi Arie Membenarkan

Sebarkan artikel ini
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka./ Foto: Istimewa

JAKARTA,- Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyebut Gibran telah mundur dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma. Informasi tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri sang wakil presiden.

“(Wapres Gibran mundur) betul,” kata Budi Arie, kepada media.

Saat kembali ditanya mengenai penyerahan surat pengunduran diri di Halim, Budi Arie juga membenarkan informasi tersebut. “(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang.

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pembicaraan tersebut.

“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Budi Arie membuat isu pengunduran diri Gibran berkembang menjadi klaim penyerahan surat. Namun, kepastian proses dan status jabatannya masih menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang.***