JAKARTA,- Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen dinilai sebagai langkah berat di tengah tekanan fiskal dan lonjakan biaya energi. Pemerintah pun diminta segera menyiapkan bantalan sosial agar dampaknya tidak meluas.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal di tengah tekanan global.
“Dalam situasi normal, tidak ada pemerintah yang ingin menaikkan harga Pertamax. Namun, ketika ruang fiskal semakin terbatas dan beban subsidi terus meningkat, penyesuaian menjadi langkah yang sulit tetapi perlu,” ujar Fakhrul, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, tekanan tersebut dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, serta kebutuhan menjaga keberlanjutan APBN.
Meski demikian, Fakhrul menegaskan kebijakan ini tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah harus segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak.
“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat tidak menanggung seluruh beban penyesuaian. Bantuan tunai harus segera disalurkan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi rumah tangga tidak tertekan terlalu dalam,” katanya.
Menurutnya, kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling berisiko terdampak kenaikan harga BBM.
Ia menyebut, berdasarkan data Susenas, pengeluaran transportasi menyumbang sekitar 10-15 persen dari total konsumsi rumah tangga, dengan BBM sebagai komponen utama.
Karena itu, kecepatan penyaluran bantuan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.
“Kunci utamanya ada pada kecepatan dan ketepatan penyaluran. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin kecil risiko perlambatan konsumsi,” ujarnya.
Fakhrul juga menilai pemerintah memiliki modal kuat melalui pemanfaatan teknologi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kita sudah memasuki era digital. Integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi penerima bantuan dilakukan lebih akurat, sehingga potensi salah sasaran bisa ditekan,” katanya.
Selain perlindungan sosial, ia menekankan pentingnya reformasi fiskal yang lebih luas. Kenaikan harga energi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja negara.
Ia menyoroti perlunya evaluasi program besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, agar lebih efisien tanpa mengurangi manfaat.
“Fokusnya bukan pada pengurangan tujuan program, tetapi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan. Perbaikan tata kelola dan optimalisasi rantai pasok dapat menciptakan ruang fiskal yang signifikan,” ujarnya.
Di sisi lain, kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi jika diiringi langkah yang tepat.
Menurut Fakhrul, penguatan fiskal akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor dan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Fiskal yang sehat akan menjadi penopang stabilitas rupiah. Pasar melihat konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan APBN,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari berkurangnya subsidi energi, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya beli masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan beban tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat. Jika keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial terjaga, maka pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dapat tercapai,” pungkasnya.***
