BOLINGGO.CO – Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) kembali gelar aksi demontrasi di depan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin 5 Agustus 2024.
Aksi demontrasi tersebut sebagai perlawanan pemuda dan masyarakat atas Maraknya Proyek APBN serta APBD Mangkrak Sumenep yang dinilai sebagai kegagalan kepemimpinan Bupati sumenep sejak Awal hingga akhir kepemimpinannya.
Syaiful Bahri, korlap aksi menyampaikan kemiskinan ekstrem masih menduduki peringkat tertinggi nomor tiga se-Jawa Timur juga menjadi penyebab turunnya aktivis pemuda bersama masyarakat ke Pemkab Sumenep.
Hal tersebut karena adanya rekayasa data masyarakat miskin yang dilakukan Dinas terkait bersama bawahannya, sehingga bantuan sosial banyak dinikmati masyarakat dengan kategori mampu.
“Bahkan, lemahnya upaya Bupati dan Wakil Bupati Sumenep menjalankan 8 program unggulan yang menjadi janji politik Fauzi-Eva seperti tong kosong nyaring bunyinya berpotensi tersampaikan kembali menjelang Pilkada mendatang”, Kata Syaiful Bahri dalam Orasinya didepan kantor Pemkab, Senin (5/8/2024).
Ia menjelaskan banyak proyek APBN dan APBD mangkrak di kabupaten sumenep, salahsatunya Integrated Cold Storage (ICS) di desa Longos, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kecamatan Pasongsongan dan Kawasan industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-guluk.
Proyek yang mengeluarkan anggaran miliaran rupiah tersebut di bangun tidak sesuai perencanaan dari awal sehingga menyebabkan tidak beroperasinya pembangunan.
“Pihaknya mengecam Bupati Sumenep untuk bertanggung jawab atas semua Proyek APBN dan APBD yang dinilai buang-buang anggaran,” Pungkasnya.
Masih kata Syaiful sapaan akrabnya, Pagelaran Event Sumenep yang hanya menjadi Euforia kepala dinas dan pegawainya bahkan wirausaha santri yang banyak dipolitisasi pesertanya dan outputnya yang tidak jelas harus di evaluasi Bupati Sumenep.
Delapan program unggulan yang menjadi janji politik Bupati dan wakil Bupati Sumenep hingga akhir jabatannya saat ini tidak terealisasi dengan maksimal juga wajib di pertanggung jawabkan.
“Semuanya murni karena tidak adanya evaluasi secara masif dari Bupati Sumenep sebagai pimpinan tertinggi di eksekutif dan hanya sibuk pencitraan serta mengarang lagu,” Imbuhnya.
Dengan itu, maka kami Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.
1. Evaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumenep, yang tidak didasari oleh kemampuan dan latar pengetahuan yang sesuai.
2. Jika Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tidak mampu menyelesaikan Mangkraknya serapan APBN dan APBD yang sangat merugikan negara serta masyarakat Sumenep, maka sebaiknya tidak usah bermimpi untuk kembali meminta amanat rakyat guna kembali memimpin Kabupaten Sumenep.
3. Segera evaluasi pagelaran event Sumenep dan hentikan sementara waktu untuk mengurangi bocornya anggaran.
4. Sop realisasi anggaran untuk wirausaha santri/Santri Enterpreneur yang jelas-jelas tidak ada outputnya sejak 2021 hingga 2024 saat ini.
5. Selamatkan lingkungan Sumenep dari praktek-praktek ilegal, tambak udang dan galian C.
6. Selamatkan dunia pendidikan dari kekerasan seksual serta berhentikan oknum pendidik yang tak bermoral.
7. Stop realisasi anggaran Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang tidak jelas masterplan dan perencanaannya.
8. Segera manfaatkan proyek APBN yang selesai dikerjakan dengan sebaik mungkin.
