banner 728x90
Berita

Staf Kepercayaan Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Terlibat Kasus Hibah

×

Staf Kepercayaan Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Terlibat Kasus Hibah

Sebarkan artikel ini
KPK menahan BGS, seorang staf kepercayaan anggota DPRD Jawa Timur berinisial AS./ Foto: KPK

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemotongan berlapis dalam penyaluran dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akibat praktik tersebut, kelompok masyarakat diperkirakan hanya menerima 55-70 persen dari nilai pengajuan awal untuk melaksanakan kegiatan.

Temuan itu terungkap dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah tahun anggaran 2019-2022. Terbaru, KPK menahan BGS, seorang staf yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota DPRD Jawa Timur berinisial AS.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, BGS diduga berperan mengatur pengajuan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah. Ia juga menjadi penghubung para koordinator lapangan (korlap), memeriksa kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan pengumpulan uang komitmen fee.

Dalam perkara tersebut, AS diduga memperoleh alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama empat tahun. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Achmad mengungkapkan, AS diduga meminta komitmen fee kepada para korlap maupun pihak yang mengajukan pergeseran alokasi hibah antarangggota DPRD. Pada tahap awal, persentase yang disyaratkan berkisar 15–20 persen.

Namun, dalam pelaksanaannya, komitmen fee tersebut diduga meningkat menjadi 20–25 persen. Penyerahan uang dilakukan melalui beberapa cara, yakni secara langsung kepada AS, melalui BGS, maupun dengan membayar kebutuhan pribadi AS.

“BGS diduga menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, termasuk dalam pengumpulan dan pengelolaan komitmen fee. KPK menyebut BGS diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar dari praktik tersebut,” ujar Achmad dalam konferensi pers penahanan tersangka, Kamis (19/11/2026).

KPK juga menemukan dugaan pemotongan setelah dana hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat. Para korlap diduga kembali mengambil sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan penerima hibah.

Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat diperkirakan hanya tersisa 55-70 persen dari nilai awal pengajuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi mengurangi manfaat anggaran bagi kelompok penerima.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, AS diduga menerima uang sebesar Rp40,5 miliar. Sementara itu, BGS disebut memperoleh sekitar Rp1,26 miliar dari praktik pengurusan dana hibah tersebut.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap BGS selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

BGS bersama AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b maupun Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain melakukan penahanan, penyidik KPK turut menyita dua unit rumah yang disebut milik BGS. Kedua aset tersebut berada di Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.

Achmad menjelaskan, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan perkara. Langkah tersebut tetap dilakukan meskipun perkara yang ditangani menggunakan pasal terkait tindak pidana suap.

“Meskipun perkara ini menggunakan pasal terkait suap, penyidik tetap melakukan langkah pemulihan aset karena dana yang menjadi objek perkara bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Kasus dugaan suap pengurusan dana hibah ini sebelumnya telah menetapkan 21 tersangka pada 5 Juli 2024. Mereka terdiri atas empat orang yang diduga sebagai penerima dan 17 pihak pemberi.

Dalam proses penyidikan, KPK membagi penanganan perkara menjadi tiga klaster. Pada klaster pertama, sejumlah perkara pihak pemberi telah diproses di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, salah satu perkara pihak penerima pada klaster pertama dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia. Adapun pada klaster kedua, BGS menjadi salah satu pihak yang kini ditahan, sedangkan sejumlah perkara pihak pemberi masih menjalani proses persidangan.***