banner 728x90
Berita

Bawa Pulang Dua Penghargaan Provinsi, Pemkab Probolinggo Perkuat Stabilitas Ekonomi

×

Bawa Pulang Dua Penghargaan Provinsi, Pemkab Probolinggo Perkuat Stabilitas Ekonomi

Sebarkan artikel ini
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berhasil membawa pulang dua penghargaan tingkat Provinsi./ Foto: Istimewa

PROBOLINGGO,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berhasil membawa pulang dua penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ di Trans Luxury Hotel, Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar daerah, konektivitas digital, serta komunikasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Menurutnya, koordinasi antarkepala daerah perlu dilakukan secara intensif, terutama menyangkut ketersediaan bahan pokok dan migas. Langkah antisipasi harus dilakukan sebelum muncul gejolak di masyarakat.

Sementara itu, Wabup Probolinggo Fahmi AHZ menyebut dua penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Prestasi ini bukan keberhasilan satu pihak, melainkan hasil harmoni kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen. Terima kasih atas dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan sangat baik,” ungkapnya.

Fahmi juga memastikan kesiapan Kabupaten Probolinggo menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru). Saat ini, ketersediaan bahan pokok dan distribusinya masih dalam kondisi relatif aman.

“Stok bahan pokok dan distribusi di Kabupaten Probolinggo sejauh ini masih aman. Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi setiap hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah siap mengambil langkah intervensi apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terkendali.

Selain itu, Pemkab Probolinggo juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak terkait jika ditemukan hambatan distribusi maupun kelangkaan BBM di lapangan.***