banner 728x90
Berita

Kadis DLH Jatim Nurkholis Jadi Tersangka Pungli Perizinan, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

×

Kadis DLH Jatim Nurkholis Jadi Tersangka Pungli Perizinan, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Sebarkan artikel ini
Kejati Jawa Timur menetapkan Kepala DLH Jatim, Nurkholis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pungli./ Foto: Istimewa

SURABAYA,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Penetapan tersebut berkaitan dengan jabatan Nurkholis sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga 31 Agustus 2024. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan meminta bawahannya menarik uang dari para pemohon izin.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan Nurkholis memerintahkan dua kepala bidang untuk melakukan pungutan di luar ketentuan resmi.

Keduanya yakni almarhum Ony Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan dan Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

“Fakta penyidikan menunjukkan, yang bersangkutan memerintahkan dua kepala bidang untuk melakukan pungutan,” kata Punia di Kejati Jatim, Surabaya, Senin (16/11/2026) malam.

Dari hasil penyidikan, praktik pungli tersebut mengumpulkan uang sebesar Rp1,238 miliar. Rinciannya, Rp1,105 miliar berasal dari tujuh pemohon izin pertambangan, sedangkan Rp133,5 juta berasal dari 28 pemohon izin geologi dan air tanah.

Punia menjelaskan, modus yang digunakan diduga berupa pemerasan. Meski persyaratan perizinan telah lengkap, penerbitan izin sengaja dipersulit hingga pemohon menyerahkan sejumlah uang.

“Semua persyaratan sudah lengkap, tetapi izinnya tidak dikeluarkan dengan berbagai alasan. Setelah uang diberikan, izin kemudian diterbitkan,” jelasnya.

Dari total pungutan tersebut, Nurkholis diduga menerima Rp687,5 juta. Dana itu terdiri atas Rp552,5 juta dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.

Penyidik menduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Hingga kini, belum ditemukan bukti adanya aliran dana untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pejabat lain.

Dalam pemeriksaan, Nurkholis juga disebut mengakui telah memerintahkan bawahannya melakukan pungutan. Pengakuan tersebut tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Kejati Jatim turut menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan lima keping emas batangan dengan berat total 50 gram. Uang tersebut merupakan pengembalian sebagian dana yang diduga diterima tersangka.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Ia dititipkan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim.

Atas perbuatannya, Nurkholis dijerat pasal tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan pidana lainnya.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan Kejati Jatim setelah sebelumnya menetapkan sejumlah tersangka lain dalam perkara dugaan pungli pengurusan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.***