banner 728x90
Berita

Enam Fraksi DPRD Probolinggo Sampaikan Catatan RAPBD 2027, Bupati Haris Beri Jawaban

×

Enam Fraksi DPRD Probolinggo Sampaikan Catatan RAPBD 2027, Bupati Haris Beri Jawaban

Sebarkan artikel ini
Suasana dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu, 18 November 2026./ Foto: bolinggo.co

PROBOLINGGO,- Pemkab Probolinggo menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan mencakup PAD, infrastruktur dan pariwisata.

Jawaban tersebut disampaikan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, perwakilan Forkopimda dan jajaran pejabat Pemkab Probolinggo.

Menanggapi Fraksi Golkar, Pemkab menjelaskan APBD 2027 disusun berdasarkan RKPD dan visi-misi kepala daerah, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan pemerataan pembangunan.

Dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian. Pemerintah menyiapkan program penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian dan sarana penangkapan ikan secara bertahap.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab akan mengoptimalkan pajak dan retribusi, melakukan penyesuaian NJOP, memperbarui data potensi pendapatan serta memperluas digitalisasi layanan pembayaran.

Terkait penataan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama masa transisi. Pengisian jabatan juga dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan kompetensi melalui manajemen talenta ASN.

Sementara menjawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemkab mengungkapkan bahwa ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai 78 persen. Meski demikian, persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026 seiring peningkatan PAD.

Pemerintah berupaya memperkuat kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas pembangunan.

Penyusunan APBD 2027 juga berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Setiap program diwajibkan memiliki target keluaran dan indikator kinerja yang terukur.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris setelah memberikan jawaban pandangan Fraksi DPRD soal APBD 2027./ Foto: bolinggo.co

Menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemkab menjelaskan sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD. Upaya tersebut meliputi optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data potensi pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan, APBD 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp60,54 miliar. Selain itu, pemerintah menyiapkan Dana Afirmasi Desa sebesar Rp100 juta untuk setiap desa serta bantuan keuangan khusus bagi pembangunan fisik.

Dukungan terhadap petani, nelayan dan ketahanan pangan juga disiapkan melalui perangkat daerah terkait. Sementara itu, belanja pendidikan dialokasikan sebesar 32,01 persen dari APBD.

Pada sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, peningkatan fasilitas puskesmas dan pelayanan RSUD, termasuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.

Dalam tanggapannya kepada Fraksi Partai NasDem, Pemkab menyebut komposisi belanja modal dalam APBD 2027 masih relatif kecil dibandingkan komponen belanja lainnya. Karena itu, alokasinya akan dievaluasi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Belanja pegawai direncanakan sebesar 33,53 persen. Untuk mengendalikan pengeluaran, pemerintah melakukan efisiensi honorarium, kegiatan, pemeliharaan kantor dan paket pertemuan yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap hasil pembangunan.

Di sektor pariwisata, Pemkab mengembangkan program SAE Wisata dengan target 100 desa setiap tahun. Pengembangan tersebut dibagi dalam tiga klaster utama, yakni Bromo, Bentar dan Bermi.

Promosi potensi wisata juga diperkuat melalui penyelenggaraan The Seven Festival. Seven Lakes Festival 2025 tercatat menarik 8.478 pengunjung dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp1,27 miliar. Sementara Seven Beaches Festival 2026 dikunjungi sekitar 40.609 orang.

Pemkab juga memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Penganggaran hibah dan bantuan sosial dilakukan berdasarkan usulan Musrenbang serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab menjelaskan bahwa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap pengurangan belanja perangkat daerah. Oleh karena itu, target program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Dalam rancangan APBD 2027, alokasi belanja modal tercatat sebesar 6,7 persen. Adapun realisasi belanja infrastruktur publik baru mencapai 25,84 persen dari ketentuan belanja wajib sebesar 40 persen.

Pemerintah juga menyiapkan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaannya akan dievaluasi berdasarkan capaian dan sasaran program.

Untuk bantuan keuangan, Pemkab menganggarkan sebesar Rp261,94 miliar atau 10,11 persen. Anggaran tersebut mencakup Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa melalui pokok pikiran DPRD.

Adapun dalam menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemkab menjelaskan bahwa dokumen APBD disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai format yang berlaku secara nasional.

Target PAD dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya ditetapkan sebesar Rp458,79 miliar. Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar), target tersebut meningkat menjadi Rp484,63 miliar.

Selain itu, Pemkab merencanakan perubahan Perda tentang penyertaan modal kepada Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027. Sementara pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.

Di bidang pariwisata, Seven Beaches Festival 2026 mencatat perputaran ekonomi sekitar Rp14,14 miliar. Untuk tahun 2027, The Seven Festival direncanakan berlangsung di Klaster Bermi dengan dukungan anggaran sebesar Rp370 juta.

Melalui jawaban terhadap pandangan umum seluruh fraksi tersebut, Pemkab Probolinggo berharap pembahasan Rancangan APBD 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan. Penggunaan anggaran juga diharapkan lebih efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***