JAKARTA,- Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam sidang KKEP, Selasa (10/11/2026). Sanksi ini terkait dugaan penyalahgunaan akses teknologi milik Polri.
Sidang digelar di Gedung Divpropam Polri dan berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Dalam putusannya, komisi menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, persidangan tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan penggunaan akses teknologi Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Johnny menegaskan, penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Menurutnya, Polri tidak memberikan perlakuan khusus terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujar Johnny.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, AS menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Permohonan tersebut selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai wakil ketua serta tiga anggota komisi lainnya.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam turut hadir untuk mengawasi jalannya persidangan. Ia menyebut proses pemeriksaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan dan mendalami alat bukti.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” kata Anam.
Sementara itu, Johnny menyampaikan bahwa Polri juga masih mendalami sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk menelusuri informasi tersebut.
Penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berlangsung di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah dilakukan.
Johnny memastikan proses penanganan perkara tersebut terus berjalan. Ia meminta masyarakat turut mengawal proses hukum agar dilaksanakan sesuai ketentuan.
Selain itu, Polri menjadwalkan sidang KKEP lanjutan terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya pada pekan depan. Pelaksanaan sidang tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pembenahan internal menjadi bagian dari upaya Polri meningkatkan integritas institusi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.***
