JAKARTA,- Pemerintah bersama DPR RI resmi mengesahkan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan dilakukan setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan terhadap RUU APBN 2027.
Pemerintah menyebut APBN 2027 disusun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR berlangsung secara dinamis. Berbagai masukan selama pembahasan turut menyempurnakan rancangan anggaran.
Menurutnya, APBN 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal negara.
Ketidakpastian global masih menjadi salah satu tantangan utama. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan berpotensi memengaruhi rantai pasok, harga komoditas, inflasi, hingga pasar keuangan.
Perubahan kebijakan suku bunga bank sentral utama dunia juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi arus investasi dan situasi keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional masih cukup kuat. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen.
Inflasi juga disebut tetap terkendali. Sementara itu, arus modal masuk meningkat dan cadangan devisa berada pada level yang aman.
Dari sisi APBN, kinerja hingga Agustus 2026 juga dinilai tetap solid. Defisit anggaran tercatat 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga menggunakan APBN secara fleksibel sepanjang 2026. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penanganan bencana, menjaga harga, serta mendukung ketersediaan energi dan pangan.
Untuk 2027, kebijakan fiskal tetap diarahkan ekspansif dengan pengelolaan yang terukur. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Pendapatan negara dalam APBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun.
Adapun pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Pemerintah menekankan bahwa seluruh anggaran tersebut harus dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pendidikan Dapat Rp824 Triliun
Salah satu sektor dengan alokasi besar adalah pendidikan. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun dalam APBN 2027.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program. Di antaranya Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa melalui LPDP.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Sejumlah program perlindungan sosial tetap menjadi bagian dari anggaran tersebut. Di antaranya PKH, bantuan pangan, Kartu Sembako, serta bantuan iuran JKN.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Sementara itu, transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp735 triliun. Dana tersebut diharapkan memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah.
Suahasil menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan APBN dan APBD. Menurutnya, kedua instrumen anggaran tersebut harus berjalan searah agar manfaat pembangunan lebih merata.
Fokus pada Program Prioritas Nasional
APBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional. Secara keseluruhan, terdapat 60 program kerja yang menjadi bagian dari agenda tersebut.
Delapan klaster itu meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana. Penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan juga menjadi fokus.
Program pendukung mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mengandalkan optimalisasi pendapatan negara. Kualitas belanja dan pembiayaan juga akan terus diperkuat.
APBN 2027 turut disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen.
Inflasi dipatok 2,5 persen. Sementara tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada di kisaran 6,9 persen. Nilai tukar rupiah ditetapkan pada asumsi Rp17.500 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP dipatok 75 dolar AS per barel.
Untuk lifting minyak, target ditetapkan 612.500 barel per hari. Sedangkan lifting gas mencapai 954.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah juga menetapkan sejumlah target sosial dan ekonomi. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6-6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,3-4,87 persen. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575. Sementara proporsi lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen. Target***
