BANDARLAMPUNG,- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas secara terbuka mengakui masih adanya kegagalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Zulhas, persoalan dalam program tersebut belum berhenti meski MBG telah berjalan hampir dua tahun. Ia menyebut pemerintah kini berupaya membenahi pelaksanaan program tersebut.
“MBG kita akui gagal. Anggaran besar sudah hampir 2 tahun ya masalah enggak berhenti termasuk yang terakhir,” kata Zulhas di Seminar Nasional KDKMP Kantor Wali Kota Bandar Lampung, dikutip Kamis (10/9/2026).
Zulhas mengatakan pembenahan akan dilakukan setelah Presiden menunjuk pimpinan baru untuk menangani program MBG. Ia meminta masyarakat memberikan waktu agar perbaikan dapat dilakukan secara bertahap.
“Pak Presiden sudah nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat. Kasihlah waktu kita 1-2 bulan ini kita akan beresin bertahap pelan-pelan ya. 1 2 bulan ini MBG kita akan selesaikan,” ujarnya.
Meski mengakui pelaksanaannya masih bermasalah, Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Ia menilai kebijakan pemenuhan gizi bagi anak tetap harus dijalankan.
“Kenapa MBG harus dikasih? Karena perintah konstitusi tidak boleh orang miskin anaknya kurang gizi miskin. Nanti kawin sama orang miskin anaknya kurang gizi miskin lagi. Enggak boleh. Enggak boleh,” kata Zulhas.
Ketua Umum PAN tersebut menjelaskan, pemerintah memandang persoalan MBG berada pada sisi pelaksanaan. Menurut dia, kebijakan dasarnya tetap dianggap penting, sementara manajemen program yang dinilai perlu diperbaiki.
“Pelaksana yang enggak tepat salah kita, bukan kebijakan yang enggak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengaitkan MBG dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyebut program tersebut menjadi salah satu bagian dari perubahan kebijakan nasional setelah 28 tahun reformasi.
“Koreksi ya selama ini apa-apa kita semua impor, apa-apa semua kita pasar bebas ya. Oleh karena itu, ini kebijakan-kebijakan mendasar,” sambung Zulhas.
Ia menilai kebijakan pangan juga tidak dapat dipisahkan dari agenda swasembada. Pemerintah, kata Zulhas, memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus pemenuhan gizi masyarakat.
Dengan demikian, pembenahan MBG akan diarahkan pada perbaikan manajemen dan pelaksanaan. Pemerintah menargetkan sejumlah persoalan dalam program tersebut mulai diselesaikan secara bertahap dalam waktu satu hingga dua bulan.***
