JAKARTA,- Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah karena terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Penutupan dilakukan terhadap 98 dapur di Sumatera, 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua, serta 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, seluruh dapur yang ditutup tidak akan menerima pembayaran karena terbukti melakukan pelanggaran.
“Pelanggaran yang ditemukan mulai dari makanan tidak higienis, kasus keracunan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga IPAL yang belum memenuhi syarat,” ujar Sudaryono di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menegaskan kebijakan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya dapur yang dihentikan sementara masih mendapat pembayaran, kini dapur yang ditutup tidak lagi dibayarkan.
“Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran,” tegasnya.
Selain menutup dapur, BGN juga menghentikan 261 pegawai non-ASN. Jumlah itu terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
BGN juga menjatuhkan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak sembilan ASN dikenai hukuman disiplin berat, sementara 39 ASN lainnya menerima sanksi disiplin ringan.
“Kami menemukan sembilan ASN melakukan pelanggaran berat. Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemberhentiannya,” kata Sudaryono.
Menurutnya, BGN terus melakukan pembenahan internal untuk mencegah praktik koruptif dan meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menambahkan, pengawasan akan diperkuat melalui transparansi, pelibatan kementerian, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas menu, distribusi, hingga kebersihan dapur.***
