JAKARTA,- PT Pertamina Patra Niaga memperkuat proses verifikasi dan validasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut difokuskan, salah satunya, pada distribusi LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan penguatan data menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi.
Mars Ega menjelaskan, langkah ini mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.
Dalam prosesnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai salah satu basis untuk melakukan verifikasi penerima subsidi.
“Kerja sama ini akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran,” ujar Mars Ega, dikutip pada Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, integrasi data tersebut diharapkan mampu memastikan subsidi energi diterima masyarakat yang memang berhak.
Pertamina Patra Niaga juga menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui tata kelola subsidi yang baik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyebut data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan layanan publik.
Hingga semester I 2026, cakupan perekaman biometrik wajib KTP disebut telah mendekati 99 persen dari total 290,1 juta jiwa penduduk Indonesia.
Teguh menilai kondisi tersebut dapat mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk mengawal distribusi subsidi energi.
“Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain,” kata Teguh.
Penguatan verifikasi dan validasi data diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran LPG 3 kg.
Selain mendukung ketepatan sasaran, integrasi data juga diharapkan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan subsidi energi di seluruh Indonesia.***
