banner 728x90
Nasional

Ketua DPD RI Usul Indonesia Punya 3 Wakil Presiden, Papua hingga Sumatera Jadi Kantor

×

Ketua DPD RI Usul Indonesia Punya 3 Wakil Presiden, Papua hingga Sumatera Jadi Kantor

Sebarkan artikel ini
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin./ Foto: Istimewa

JAKARTA,- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. Ia mendorong jumlah wakil presiden ditambah menjadi maksimal tiga orang untuk memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Usulan tersebut disampaikan Sultan saat menanggapi harapan DPD RI terhadap sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan nama calon pengganti kepada MPR RI.

Sultan menjelaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia membutuhkan pola kepemimpinan yang mampu menjangkau seluruh daerah. Menurutnya, setiap kawasan memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda.

“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan, sebagaimana dikutip, Minggu (22/11/2026).

Ia mengatakan, gagasan penambahan jumlah wakil presiden bukanlah usulan baru dari DPD RI. Namun, wacana tersebut dinilai masih relevan untuk dibahas di tengah pembicaraan mengenai posisi wakil presiden.

Sultan bahkan membayangkan para wakil presiden dapat berkantor di sejumlah wilayah strategis, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dengan begitu, perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah diharapkan semakin optimal.

“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru,” tegasnya.

Menurut Sultan, beban tugas presiden yang cukup besar membutuhkan dukungan kepemimpinan yang memadai. Kehadiran beberapa wakil presiden diharapkan dapat membantu mengawal program pemerintah sekaligus memantau kinerja kepala daerah.

“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” pungkasnya.***