JAKARTA,- Pemerintah tengah mengambil langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan deregulasi impor dan percepatan perizinan usaha.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, bersama sejumlah menteri, sebagai bagian dari upaya membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha dan memperkuat sektor industri strategis di dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, menyampaikan dukungannya.
Ia menilai kebijakan pelonggaran impor dan kemudahan perizinan usaha sebagai langkah positif untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja.
Namun demikian, seperti dikutip pada Rabu (2/7/2025). Kaisar mengingatkan agar pelonggaran impor dilakukan secara selektif dan berdasarkan kajian mendalam.
“Saya mendukung kebijakan deregulasi impor dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Tapi, relaksasi ini harus memberikan manfaat nyata dan tidak justru melemahkan industri nasional,” ujar Kaisar.
Ia menilai, kebijakan relaksasi impor sebaiknya disertai dengan pemetaan sektor industri yang komprehensif, khususnya pada sektor-sektor yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.
Menurutnya, tanpa pemetaan yang tepat, kebijakan tersebut justru bisa menimbulkan risiko benturan antara industri dalam negeri dan barang-barang impor.
“Harus dilakukan pemetaan yang cermat terkait kebutuhan bahan baku industri yang direlaksasi, agar pelaku industri tidak dirugikan dan industri dalam negeri tetap terlindungi,” tegasnya.
Politisi PKB ini juga mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga asosiasi industri. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana semata.
“Masukan dari pelaku industri lokal sangat penting. Jangan sampai deregulasi ini justru menambah masalah baru. Kita butuh kebijakan yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.
Dukungan kritis dan konstruktif dari DPR diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pemerintah agar relaksasi impor benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga daya saing industri nasional dalam jangka panjang.
