PROBOLINGGO,- Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian enam fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran hingga pemerataan pembangunan.
Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi dan dihadiri Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, pimpinan serta anggota DPRD, perwakilan Forkopimda dan jajaran pejabat Pemkab Probolinggo.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar meminta agar penyusunan APBD 2027 lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta perbaikan jalan desa dinilai perlu menjadi prioritas.
Golkar juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, pengelolaan aset daerah dan pengembangan UMKM juga menjadi perhatian, tanpa menambah beban masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dengan target pendapatan mencapai Rp2,19 triliun, pemerintah daerah diminta memiliki strategi peningkatan PAD yang jelas dan terukur.
PKB turut mempertanyakan keberlanjutan program prioritas RPJMD 2025-2029 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Setiap kegiatan perangkat daerah diharapkan memiliki manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan transfer yang mencapai sekitar 78 persen dinilai menjadi tantangan dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Probolinggo.
Selain mendorong peningkatan PAD, Gerindra meminta efisiensi belanja operasional dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan. Fraksi ini juga meminta penjelasan terkait proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65 miliar.
Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai NasDem lebih banyak menyoroti komposisi belanja dan efektivitas penggunaan anggaran. NasDem mencermati belanja pegawai sebesar Rp944,63 miliar, sementara belanja modal direncanakan Rp150,18 miliar.
NasDem meminta pemerintah daerah mengendalikan pengeluaran birokrasi, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, penyelenggaraan acara dan honorarium. Evaluasi dampak ekonomi Seven Lakes Festival 2025 serta Seven Beaches Festival 2026 juga diminta dilakukan secara terbuka.
Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan alokasi belanja modal sekitar Rp150,17 miliar atau 6,7 persen dari total belanja, penggunaannya diharapkan benar-benar mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, PDI Perjuangan meminta perhatian terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial. Dukungan untuk UMKM, pertanian, kesejahteraan PPPK, bantuan keuangan desa serta kesiapan anggaran mitigasi bencana juga menjadi sejumlah catatan.
Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan perbedaan angka pendapatan dan belanja dalam dokumen RAPBD 2027 dengan KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati.
PPP meminta penjelasan terkait selisih anggaran yang hampir mencapai Rp200 miliar serta perbedaan target PAD sekitar Rp26 miliar. Fraksi ini juga menyoroti sinkronisasi 278 program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten.
Sejumlah persoalan lain turut disampaikan PPP, mulai dari penyertaan modal BUMD, kepemilikan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga tujuan dan sumber pembiayaan Seven Beaches Festival.
Beragam pandangan tersebut menjadi catatan DPRD terhadap penyusunan RAPBD 2027. Pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menindaklanjuti masukan fraksi agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran, transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.***

























