JAKARTA,- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. Menurutnya, tidak diperlukan pejabat sementara untuk mengisi posisi tersebut.
Yusril menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan meskipun tidak didampingi Wakil Presiden. Sebab, tugas utama Wapres adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujar Yusril di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menegaskan, kekosongan jabatan Wapres tidak serta-merta membuat kewenangan Presiden beralih kepada triumvirat. Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Menurut Yusril, Presiden tetap bisa memimpin pemerintahan meskipun sedang berada di luar negeri. Koordinasi dengan jajaran kabinet juga dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan.
Yusril menambahkan, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menetapkan keputusan strategis tanpa mandat Presiden. Karena itu, keberadaan Wapres pada dasarnya merupakan pendamping kepala negara.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat tersebut diterima di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan Yusril tersebut sekaligus menegaskan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak secara otomatis menghentikan ataupun menghambat penyelenggaraan pemerintahan.***
