JAKARTA,- Jumlah titik panas atau hotspot high confidence kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya 134 titik, kini jumlahnya turun menjadi 39 titik.
Meski terjadi penurunan, pemerintah tetap memperkuat upaya pengendalian karhutla. Operasi difokuskan pada enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, secara nasional terdeteksi 569 hotspot high confidence. Angka tersebut meningkat dibandingkan 395 titik pada hari sebelumnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat.
“Penurunan paling menonjol terjadi di Kalimantan Barat, dari 134 menjadi 39 hotspot high confidence. Sementara itu, Kalimantan Tengah dengan 96 titik menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas,” kata Ristianto dalam rilis Kementerian Kehutanan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ristianto menjelaskan, penguatan patroli, pengecekan lapangan, pemadaman, serta dukungan operasi udara terus dilakukan, terutama di wilayah yang masih memiliki titik panas tinggi.
Dari enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah tercatat memiliki 96 hotspot. Selanjutnya Kalimantan Barat 39 titik, Sumatra Selatan 34 titik, Riau 18 titik, Kalimantan Selatan 9 titik, dan Jambi 2 titik.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa perkembangan hotspot bersifat dinamis. Jumlahnya dapat berubah mengikuti kondisi cuaca dan ketersediaan bahan bakar di lapangan.
Hotspot sendiri merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Karena itu, satu titik panas tidak selalu berarti satu kejadian kebakaran dan setiap indikasi tetap perlu diverifikasi di lapangan.
Patroli dan Pemadaman Terus Diperkuat
Pengendalian karhutla dilakukan Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Tim gabungan melakukan berbagai langkah, mulai dari patroli dan groundcheck hingga pemadaman, penyekatan penjalaran api, mopping up, serta pendinginan lokasi yang berpotensi kembali terbakar.
Pada wilayah gambut, pembasahan dan pendinginan menjadi perhatian khusus. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi kembali menyala.
Untuk mendukung operasi, pemerintah menyiagakan 53 armada udara di enam provinsi prioritas. Armada tersebut digunakan untuk membantu penanganan kebakaran dari udara.
Sebanyak 34 armada difungsikan untuk operasi water bombing. Sementara 19 armada lainnya digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pengerahan armada dilakukan berdasarkan hasil pemantauan hotspot, kondisi kebakaran di lapangan, hasil verifikasi, serta perkembangan cuaca dan kondisi meteorologis.
Asap Masih Pengaruhi Jarak Pandang
Selain memantau titik panas, pemerintah juga terus memperhatikan kondisi kualitas udara dan sebaran asap akibat karhutla.
Sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan tercatat mengalami kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Bahkan, sebagian wilayah di Kalimantan terpantau berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator dalam menentukan prioritas penanganan.
Berdasarkan pengamatan meteorologi penerbangan BMKG, asap masih memengaruhi jarak pandang di beberapa wilayah. Pontianak tercatat sekitar 1,2 kilometer, Palangka Raya 3 kilometer, dan Jambi sekitar 2 kilometer.
Sementara itu, jarak pandang di Pekanbaru sekitar 6 kilometer. Palembang dan Banjarmasin tercatat 10 kilometer atau lebih dengan kondisi cerah berawan.
Kementerian Kehutanan bersama seluruh pihak terkait terus melakukan pemantauan secara terpadu. Pemantauan mencakup hotspot, kondisi api, kualitas udara, cuaca, curah hujan, sebaran asap, hingga jarak pandang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan paling cepat dan efektif.***
