JAKARTA,- KPK kini mengubah cara pandang dalam memberantas korupsi. Tidak lagi sekadar mengandalkan operasi tangkap tangan, KPK mengedepankan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir.
Langkah ini mulai menunjukkan hasil nyata. Sepanjang Semester I 2026, KPK berhasil menyelamatkan keuangan daerah hingga Rp2,23 triliun dan mengoptimalkan aset negara senilai Rp229 miliar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu. Ia menyebut ada sistem yang harus dibenahi agar praktik serupa tidak terus berulang.
“Setiap perkara pasti ada celah sistem. Itu yang juga harus diperbaiki, tidak cukup hanya menghukum pelaku,” kata Setyo, Jumat (7/8/2026).
Upaya pencegahan menjadi kunci penting. Melalui koordinasi dan supervisi, KPK mengawal anggaran daerah agar tidak bocor, termasuk di Jawa Timur dengan nilai penyelamatan mencapai Rp1,31 triliun.
Di ibu kota, KPK turut mendorong penertiban aset. Sebanyak 499 sertifikat lahan publik di DKI Jakarta berhasil dipastikan status hukumnya dengan nilai mencapai Rp22,6 triliun.
Kesadaran pejabat negara juga semakin meningkat. Data KPK menunjukkan 98 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN hingga pertengahan tahun ini.
Tak hanya itu, ribuan laporan gratifikasi turut ditindaklanjuti. Sebanyak 2.850 laporan dengan nilai Rp5,14 miliar ditetapkan sebagai milik negara.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menilai tren ini sebagai tanda positif. Ia menyebut budaya transparansi mulai mengakar di berbagai instansi.
Di sisi lain, KPK terus memetakan titik rawan korupsi. Kajian dilakukan di berbagai sektor, mulai dari reklamasi, tambang, hingga tata kelola haji.
Meski fokus pada pencegahan, penindakan tetap berjalan. KPK mencatat 12 penyelidikan tertutup yang berujung operasi tangkap tangan selama Semester I 2026.
Namun, lembaga ini menegaskan ukuran keberhasilan tidak hanya dari jumlah kasus. Pemanfaatan aset hasil korupsi juga menjadi perhatian utama.
Aset rampasan negara kini diarahkan lebih produktif. Melalui hibah dan penetapan status pengguna, nilainya telah mencapai Rp229 miliar.
Di dunia usaha, penerapan Panduan Cegah Antikorupsi (PANCEK) terus diperluas. Hingga kini, 3.470 perusahaan telah mengadopsinya.
Pendidikan antikorupsi juga digencarkan. Sebanyak 35 kepala daerah mengikuti program PAKU Integritas sebagai upaya memperkuat komitmen.
KPK turut membangun jejaring edukasi. Ribuan penyuluh dan ahli integritas disiapkan untuk menyebarkan nilai antikorupsi di masyarakat.
Dunia pendidikan tak luput dari perhatian. Puluhan ribu guru dan dosen telah mendapat penguatan nilai integritas.
Program edukasi juga menjangkau pelajar dan pemangku kebijakan. Lebih dari 12 ribu peserta terlibat dalam diseminasi survei integritas pendidikan.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya pendidikan berintegritas sejak dini. Termasuk dalam sistem penerimaan murid yang transparan.
KPK juga mengajak masyarakat terlibat langsung. Program Desa Antikorupsi dan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi terus diperluas.
Di tingkat global, kerja sama internasional diperkuat. KPK aktif di berbagai forum untuk memperluas kolaborasi pemberantasan korupsi.
Sementara di dalam negeri, implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus dikawal. Salah satu capaian yakni pengendalian lahan sawah mencapai 91,6 persen.
Setyo menegaskan, keberhasilan KPK bukan hanya soal banyaknya kasus. Lebih dari itu, tentang tata kelola yang semakin kuat dan pelayanan publik yang membaik.***
