PROBOLINGGO,- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 mengalami penurunan. Angkanya turun menjadi 8,07 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen.
Seiring penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang. Dari sebelumnya 23,36 juta orang, kini menjadi 22,93 juta orang atau turun sekitar 430 ribu jiwa.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh Edy Mahmud, menyatakan penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin menjadi indikator positif kondisi sosial ekonomi nasional.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dibandingkan 8,25 persen pada September 2025,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 4,33 persen dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.
Edy menjelaskan, garis kemiskinan perlu dilihat dalam konteks rumah tangga. Hal ini karena pengeluaran masyarakat umumnya digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Pengeluaran rumah tangga mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, hingga energi, sehingga perhitungannya tidak bisa dilihat secara individu semata,” jelasnya.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,62 anggota. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan.
Dari sisi wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. BPS mencatat angka kemiskinan di desa sebesar 10,67 persen, sedangkan di kota berada di angka 6,34 persen.
Meski demikian, kedua wilayah tersebut sama-sama mengalami penurunan dibandingkan September 2025. Hal ini menunjukkan tren perbaikan terjadi secara merata.
Namun, dari sisi kualitas kemiskinan terdapat perbedaan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan justru mengalami peningkatan.
“Di perkotaan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara di perdesaan, kondisi ini masih menjadi tantangan karena kesenjangan pengeluaran masih cukup tinggi,” tambah Edy.
Secara regional, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam tercatat di Pulau Jawa sebesar 0,21 poin persentase.
Meski begitu, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yakni mencapai 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari total nasional.
Sementara itu, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin Indonesia.***
