SUMENEP,- Menjelang musim panen tembakau 2026, petani di Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah memperketat pengawasan proses pembelian di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik permainan harga di tingkat bandul.
Khozaimi, petani asal Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, mengungkapkan biaya produksi tembakau terus meningkat setiap tahun. Mulai dari pengolahan lahan, pembelian pupuk, perawatan tanaman, hingga upah tenaga kerja kini semakin membebani petani.
Pria yang akrab disapa Mimi itu berharap harga jual tembakau tahun ini dapat mencerminkan kualitas hasil panen. Ia menegaskan, jerih payah petani selama berbulan-bulan harus dihargai secara layak.
“Petani bekerja keras selama berbulan-bulan dengan biaya yang terus meningkat. Karena itu, kami berharap harga tembakau tahun ini benar-benar sesuai dengan kualitas hasil panen, bukan justru ditekan saat panen tiba,” ujar Mimi, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, penentuan harga tembakau seharusnya dilakukan secara objektif dan transparan. Ia menilai harga tidak boleh dipengaruhi faktor lain di luar kualitas yang berpotensi merugikan petani.
Ia juga meminta perusahaan pembeli dan bandul menerapkan standar penilaian yang terbuka. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak meminta harga yang berlebihan. Yang kami inginkan hanya keadilan. Jika kualitas tembakau bagus, maka harganya juga harus bagus, tanpa ada penilaian yang merugikan petani,” tegasnya.
Mimi menilai kehadiran pemerintah sangat penting dalam mengawal musim panen. Pengawasan langsung di lapangan dinilai lebih efektif dibandingkan hanya melalui regulasi.
“Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar petani merasa tenang saat menjual hasil panennya. Kami ingin proses pembelian berjalan transparan dan tidak ada permainan harga,” katanya.
Ia mengapresiasi kebijakan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten hingga ke tingkat pelaksana.
Pengawasan di tingkat bandul maupun gudang dinilai perlu diperketat. Langkah ini penting agar harga yang diterima petani tetap mengacu pada kualitas dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai aturan yang sudah dibuat baik, tetapi pelaksanaannya di lapangan berbeda. Kami khawatir petani justru menjadi korban permainan harga di tingkat bandul,” ujarnya.
Mimi berharap pemerintah terus hadir secara aktif sepanjang musim panen. Ia ingin petani mendapatkan kepastian harga sekaligus perlindungan dalam setiap proses transaksi.
“Harapan kami sederhana, petani bisa menikmati hasil dari jerih payahnya sendiri. Jika harga berpihak kepada petani dan proses pembelian dilakukan secara jujur, maka musim panen akan menjadi berkah,” pungkasnya.***
