BANDUNG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan merugikan masyarakat.
Melansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025) Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil sikap tegas terhadap praktik merugikan, termasuk pungutan liar.
“Kami mendorong agar kepala daerah bersama aparatur dan Forkopimda di masing-masing daerah bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar,” kata Wamendagri Bima di Jawa Barat.
Ia juga menekankan bahwa ormas tidak boleh mengganggu ketertiban, terutama selama bulan Ramadhan. “Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan dan jangan melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan. Semua harus diletakkan dalam koridor hukum,” tegasnya.
Bima Arya mengapresiasi langkah tegas yang sudah diambil oleh beberapa pemda, termasuk Kabupaten Garut, yang tidak membiarkan ormas melakukan sweeping. “Penegakan ketertiban itu tugas pemerintah daerah, bukan ormas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menyatakan bahwa Kemendagri akan mengevaluasi peran ormas bersama pemda. “Ini menjadi bahan evaluasi Kemendagri bersama pemda. Kami akan menguatkan regulasi, termasuk melalui Permendagri, serta membangun komunikasi dengan kepala daerah untuk langkah mitigasi dan pembinaan terhadap ormas,” tambahnya.
Namun, ia juga menyoroti bahwa ormas dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat jika dikelola dengan baik. “Di beberapa daerah, ormas diberdayakan dalam kegiatan ekonomi, dan itu baik. Saya yakin Wali Kota Bandung juga punya pengalaman baik membangun kolaborasi dengan Bobotoh,” pungkasnya.
Pemerintah pusat berharap langkah ini dapat memastikan ketertiban umum serta menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan ormas dalam pembangunan masyarakat.
