JAKARTA,- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti polemik film dokumenter berjudul Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Film tersebut dinilai memiliki unsur sensitif sehingga perlu disikapi secara hati-hati agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah menerima laporan terkait kontroversi yang muncul akibat pemutaran film tersebut di sejumlah daerah.
“Memang yang saya dengar, bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif,” kata Puan, dikutip dari KompasTv.
Meski demikian, Puan mengaku belum menonton langsung film dokumenter tersebut. Karena itu, ia belum dapat memberikan penilaian menyeluruh mengenai isi maupun pesan yang disampaikan dalam film tersebut.
Namun, Ketua DPR RI itu memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut apabila dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan bijaksana.
“Isi filmnya itu saya tidak tahu, tapi kami akan tindak lanjuti di DPR kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi secara baik juga,” ujarnya.
Puan juga menegaskan bahwa DPR akan meminta penjelasan kepada pihak terkait melalui komisi yang membidangi persoalan tersebut.
Ia berharap penanganan polemik film itu dapat dilakukan secara proporsional tanpa memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
“Harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik, karenanya kami akan meminta komisi terkait meminta kejelasan terkait dengan hal tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, pemutaran film dokumenter Pesta Babi sempat menuai penolakan di beberapa daerah, seperti Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Ternate.
Kegiatan nonton bersama film tersebut dilaporkan dibubarkan karena dianggap berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah.
Polemik itu pun memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak meminta agar persoalan tersebut disikapi secara bijak dengan tetap menjaga ketertiban, toleransi, dan ruang dialog di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.***
