JAKARTA,- Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia meminta reformasi di tubuh Bea Cukai dilakukan secara serius.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Pidato tersebut berkaitan dengan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan Menteri Keuangan agar tidak ragu mengevaluasi pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegasnya.
Presiden juga meminta seluruh institusi pemerintah membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, aparat yang terbukti melanggar harus langsung ditindak tanpa kompromi.
Prabowo mengaku masih menerima banyak laporan dari pengusaha terkait praktik pungutan liar atau pungli yang menghambat aktivitas ekonomi.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, profesional, dan tidak korup,” ujar Presiden.
Ia berharap seluruh lembaga pemerintah dapat bekerja lebih bersih dan efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.***
