PROBOLINGGO – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi fokus utama pemerintah, mengingat skema yang ada saat ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan.
Subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan tidak diselewengkan.
“Harapan kami, masyarakat mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Tapi kenyataannya sekarang, jujur saja, di tingkat masyarakat ada yang membeli hingga Rp25.000 per tabung. Selain itu, ada pula praktik oplosan. Ini tentu merugikan,” ujar Bahlil kepada awak media setelah pertemuan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan guna mencegah pemborosan anggaran dan kebocoran dalam distribusi.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan agar lebih mudah diawasi.
“Nantinya, dengan menjadi subpangkalan, mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan pangkalan. Dengan begitu, harga LPG bisa kita kontrol menggunakan sistem berbasis IT,” jelas Bahlil.
Menanggapi kritik terkait kurangnya sosialisasi kebijakan ini, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus mendampingi para pelaku usaha.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan status pengecer menjadi subpangkalan tidak akan membebani biaya tambahan bagi mereka.
“Saya menyadari bahwa ini kebijakan baru, tentu butuh penyesuaian. Kami akan terus melakukan asistensi seiring dengan perkembangan ke depan. Namun, penataan ini sangat penting sebagai bentuk kepedulian kami kepada rakyat, agar dana subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak boleh menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran dan memastikan bahwa subsidi benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.
“Tugas kami, sesuai arahan Bapak Presiden, adalah memastikan subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Pengelolaannya harus baik, dan rakyat tidak boleh kesulitan mendapatkan LPG. Jadi harus tersedia dan tidak boleh jauh-jauh,” tegas Bahlil.
Melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah berharap kebijakan subsidi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
