banner 728x90
banner 728x90
Nasional

Pemerintah Tambah Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp50 Triliun, Targetkan 82,9 Juta Penerima

×

Pemerintah Tambah Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp50 Triliun, Targetkan 82,9 Juta Penerima

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG)./ Istimewa

JAKARTA,- Pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menambah alokasi anggaran hingga Rp50 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli, tambahan anggaran tersebut telah memperhitungkan kesiapan elemen-elemen pelaksana program, termasuk keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak di lapangan.

“Penambahan anggaran tersebut telah mempertimbangkan dari kesanggupan dari elemen-elemen pada program MBG,” ujar Zulkifli Hasan kepada awak media, Kamis (26/6/2025) di Jakarta.

Hingga pertengahan tahun ini, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebanyak 5.560.648 orang, yang dilayani oleh 1.861 SPPG di berbagai wilayah. Namun, anggaran yang terserap baru mencapai Rp5 triliun dari total kebutuhan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo menargetkan jumlah penerima MBG bisa menjangkau hingga 82,9 juta orang pada tahun 2025. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah akan mengakselerasi pelaksanaan program, termasuk memperluas infrastruktur penyediaan makanan.

Baca Juga:  Melawan Dampak El Nino: Pemerintah Meluncurkan Program Pompanisasi untuk Lahan Tadah Hujan

Zulkifli menyebutkan, salah satu langkah percepatan adalah dengan memanfaatkan dapur-dapur yang sudah ada, seperti milik sekolah maupun pondok pesantren.

“Kita bisa pakai dapur sekolah, pondok juga bisa dimanfaatkan. Dengan begitu, pelaksanaan bisa lebih cepat dan target 82,9 juta penerima bisa dicapai,” tegasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Program MBG digadang-gadang sebagai salah satu prioritas nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo.