SURABAYA,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar acara halal bihalal bersama Forkopimda Jawa Timur dan MUI kabupaten/kota pada Sabtu (10/5/2025).
Acara berlangsung di Surabaya ini sekaligus menjadi momen pelaksanaan tiga agenda penting, yaitu Sosialisasi Program Pendidikan Kader Ulama (PKU), Pelantikan Pengurus Lembaga Ekstrimisme MUI Jatim, serta Launching Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI Jatim.
Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, menyatakan bahwa acara ini adalah langkah penting untuk memperkuat peran keulamaan di tengah masyarakat.
“Program PKU ini adalah yang pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perkuliahan S1. Biasanya, program seperti ini hanya berbentuk pelatihan jangka pendek dengan sertifikat.
Masing-masing MUI kabupaten/kota dapat merekomendasikan dua peserta setelah melalui seleksi administrasi dan kelayakan,” kata Kiai Mutawakkil.
Menurut Kiai Mutawakkil, perkuliahan PKU akan dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan dukungan fasilitas asrama. Tak hanya itu, ia juga menuturkan soal biaya yang telah disubsidi untuk meringankan peserta.
“Biaya asrama satu tahun sebesar Rp8 juta, alhamdulillah berkat kepiawaian rektor UINSA, disubsidi Rp3,5 juta, sehingga tinggal Rp4,5 juta. Selain itu, MUI Jatim juga membantu peserta PKU dengan dukungan biaya Rp1 juta per bulan. Kami berharap MUI kabupaten/kota berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk ikut membantu peserta PKU ini,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, MUI Jatim juga meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mendorong percepatan industri halal di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
“MUI Jatim memiliki Lembaga BPIH dengan program Juru Sembelih Halal (Juleha) yang anggotanya mencapai 1.600 orang. Namun, tanpa sertifikasi, mereka tidak bisa masuk ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Karena itu, MUI akan menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pelatihan dan uji teknis penyembelihan,” tambahnya.
Selain itu, MUI Jatim juga mendukung MoU antara MUI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BGN) dan berencana mendirikan satuan pendamping serta pengawas halal untuk mendukung program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis.
Tak hanya itu, sebagai bentuk pelayanan kepada umat, MUI Jatim juga memperkenalkan program “Halo MUI, Umat Bertanya MUI Menjawab,” yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi terkait berbagai persoalan syariah baik secara langsung maupun melalui kontak resmi MUI Jatim.
Pada acara yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah, mempererat tali silaturahmi antara para ulama, pengurus MUI, serta jajaran Forkopimda Jawa Timur.
