MALANG,- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono merespons langsung berbagai keluhan petani dan peternak dalam dialog di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Dalam pertemuan bersama petani, peternak, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ia menyerap aspirasi sekaligus menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti persoalan di lapangan.
Keluhan terkait pupuk bersubsidi menjadi perhatian utama. Sejumlah petani mengaku belum pernah menerima pupuk meski telah lama mengelola lahan.
Menanggapi hal itu, Sudaryono meminta penyuluh pertanian segera melakukan verifikasi data petani yang belum terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Kalau memang memenuhi syarat, segera masukkan ke e-RDKK agar petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Tidak hanya satu orang, tetapi semua petani yang mengalami kondisi serupa harus didata dan difasilitasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang milik negara, sehingga tidak boleh terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.
“Pupuk bersubsidi adalah barang milik negara. Jika terjadi penyelewengan, itu bukan pelanggaran biasa, melainkan tindak pidana. Penyalurannya harus tepat sasaran,” ujarnya.
Selain pupuk, petani juga menyampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta kendala infrastruktur. Kondisi jalan menuju lahan yang rusak dinilai meningkatkan biaya angkut hasil panen.
Merespons hal tersebut, Wamentan Sudaryono langsung meminta jajarannya untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan.
Bahkan, ia menyetujui bantuan satu unit drone pertanian dan satu unit traktor untuk mendukung modernisasi sektor pertanian.
“Ya sudah, kita bantu satu unit drone dan satu unit traktor untuk mendukung kebutuhan petani,” katanya.
Di sektor peternakan, para peternak ayam petelur mengeluhkan anjloknya harga telur dalam beberapa bulan terakhir. Meski mulai berangsur pulih, biaya produksi masih tinggi akibat harga pakan yang terus naik.
Menanggapi hal itu, Sudaryono menyebut pemerintah memahami kondisi yang dihadapi peternak dan tengah menyiapkan langkah perlindungan.
“Pemerintah memahami kondisi harga telur dan ayam yang sempat turun. Saat ini mulai membaik, meski belum sesuai harapan peternak,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memperkuat mekanisme pengendalian produksi dan pasar guna menjaga stabilitas harga.
“Presiden Prabowo meminta Kementerian Pertanian bersama Menko Pangan menyiapkan mekanisme agar persoalan seperti ini tidak terus berulang setiap tahun,” tambahnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini telah mencapai swasembada protein hewani, sehingga tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga mendorong HKTI untuk lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pertanian di lapangan.
“Kalau ada pupuk dijual di atas harga yang ditentukan, irigasi rusak, atau bantuan tidak tepat sasaran, segera laporkan. HKTI harus menjadi mata, telinga, dan corong pemerintah,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan setiap persoalan secara cepat agar tidak berlarut-larut.
“Jika ada masalah di lapangan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus cepat ditindaklanjuti agar petani dan peternak bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya.
