PROBOLINGGO,- Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menerima audiensi perwakilan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan BEM Probolinggo di Kantor Wali Kota Probolinggo, Selasa (12/5/2026).
Audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya berlangsung di depan Kodim 0820 dan Kantor Pemkot Probolinggo, Selasa 5 Mei 2026 lalu.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait sejumlah kebijakan publik yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mulai dari penghentian sementara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), lamanya pengangkatan profesi guru, penyesuaian honor guru madrasah diniyah, relokasi PKL, kondisi UMKM, hingga pengadaan mobil dinas listrik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Umum PMII, Dedy Bayuangga, mengatakan audiensi tersebut diharapkan mampu melahirkan solusi konkret yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami berharap audiensi ini menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya bagi kesejahteraan guru dan dunia pendidikan,” ujar Dedy.
Mahasiswa juga menyoroti penghentian sementara BOSDA yang dinilai cukup berdampak terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah.
Selain itu, persoalan lamanya pengangkatan profesi guru hingga berkurangnya honor guru madrasah diniyah turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Menanggapi berbagai masukan itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Menurutnya, kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah agar kebijakan pemerintah dapat dipahami bersama oleh masyarakat.
“Kritik dan masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah tidak antikritik, justru kami ingin semua kebijakan dapat dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Terkait penghentian sementara BOSDA, Pemerintah Kota Probolinggo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan karena adanya proses perubahan sistem pencairan bantuan dari mekanisme tunai menjadi non tunai.
“Penghentian sementara BOSDA dilakukan karena proses pengalihan sistem pencairan dari tunai menjadi non tunai,” jelasnya.
Pemkot juga memastikan kebutuhan tenaga pendidik menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah, Pemkot Probolinggo berencana melakukan rekrutmen ASN pada waktu mendatang.
“ Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Pemerintah Kota Probolinggo ke depan akan melakukan rekrutmen ASN untuk memenuhi kekurangan guru,” lanjutnya.
Sementara terkait penyesuaian honor guru ngaji atau madrasah diniyah, pemerintah menyebut kebijakan tersebut dilakukan untuk pemerataan bantuan agar dapat diterima lebih luas dan telah disepakati bersama pihak eksekutif serta legislatif.
“Mengenai honor guru ngaji yang mengalami penyesuaian, kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerataan agar bantuan dapat diterima lebih luas dan telah melalui kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif,” terangnya.
Dalam pembahasan pengadaan mobil dinas listrik, Pemkot Probolinggo menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang telah disepakati bersama DPRD.
Selain mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan, kebijakan itu juga dinilai dapat menekan biaya operasional kendaraan dinas dalam jangka panjang.
Adapun terkait relokasi PKL, pemerintah kota menegaskan penataan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang.
Pemkot Probolinggo juga menyediakan lokasi alternatif strategis melalui kerja sama program CSR tanpa menggunakan dana APBD.***
