JAKARTA,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat wakil ketua DPR. Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran.
Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju atas pengesahan regulasi tersebut.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan yang langsung dijawab persetujuan peserta rapat.
Sebelumnya, seluruh fraksi DPR telah menyepakati pengesahan RUU tersebut dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan setuju tanpa menyampaikan catatan.
Regulasi ini menjadi salah satu pembahasan penting karena telah diperjuangkan sejak 2008. Setelah tertunda selama 18 tahun, RUU Perampasan Aset akhirnya rampung pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat. Ia mengapresiasi penyelesaian pembahasan RUU yang selama ini belum menemukan titik akhir.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir.
Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan, undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Selain korupsi, aturan ini mencakup sejumlah kejahatan lain. Di antaranya tindak pidana narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Eddy mengatakan, pelaksanaan perampasan aset harus mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Prosesnya meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pengelolaan aset.
Tujuh Poin Utama Pengaturan
Dalam RUU Perampasan Aset terdapat tujuh poin utama yang mengatur mekanisme pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset, yaitu:
- Ruang lingkup tindak pidana, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
- Jenis aset yang dapat dirampas, yakni aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.
- Hukum acara perampasan aset, melalui putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
- Pengelolaan dan pengawasan aset, melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.
- Pengawasan berkala dan akuntabel, terhadap pelaksanaan perampasan serta pengelolaan aset.
- Sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi, dengan sistem yang terintegrasi.
- Pendanaan penyelenggaraan, untuk mendukung seluruh proses perampasan aset.
Pengesahan undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.***

























