JAKARTA,- Transisi kendaraan listrik di Indonesia dinilai belum berjalan optimal. Pabrikan Jepang seperti Toyota, Honda, dan Suzuki bersama Gaikindo disebut memiliki peran besar dalam mempengaruhi arah kebijakan otomotif nasional periode 2023–2026.
Analis Indonesia dari InfluenceMap, Muhammad Risky, menilai dorongan industri yang mempertahankan kendaraan berbasis bahan bakar fosil berpotensi memperlambat elektrifikasi transportasi.
“Ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar membuat dekarbonisasi sektor transportasi dan ketahanan energi menjadi dua isu yang tidak dapat dipisahkan,” ujar Risky dalam pernyataan daring, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Ia menegaskan, pemerintah sebenarnya telah menargetkan kemandirian energi nasional. Namun, sejumlah usulan dari industri dinilai justru mengarah pada perpanjangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Banyak usulan dari industri mengarah pada upaya memperpanjang ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dari luar negeri,” katanya.
Risky mengungkapkan, tiga pabrikan tersebut menguasai sekitar 74 persen pangsa pasar kendaraan nasional pada 2025. Selain itu, posisi strategis mereka di Gaikindo dinilai memberi pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan dekarbonisasi sektor transportasi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan impor energi melalui percepatan elektrifikasi.
Namun, di tengah pembahasan peta jalan kendaraan listrik nasional dan rencana insentif baru 2026, advokasi industri untuk mempertahankan kendaraan berbasis mesin pembakaran internal (ICE) dinilai berpotensi menghambat agenda tersebut.
Kebijakan pemerintah pada Desember 2024 yang memperluas insentif dari kendaraan listrik murni (BEV) ke kendaraan hybrid disebut menjadi salah satu dampak dari dorongan tersebut.
“Toyota, Honda, Suzuki dan Gaikindo mengadvokasi dukungan kebijakan berkelanjutan untuk kendaraan hibrida, yang berpotensi menunda transisi BEV di Indonesia,” tegas Risky.
Ia juga menyoroti tiga narasi utama yang kerap disampaikan industri, yakni insentif kendaraan ICE untuk mendorong pasar, klaim bahwa hybrid lebih sesuai dengan kondisi Indonesia, serta pendekatan “technology neutral”.
Namun demikian, Risky menilai narasi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh data. Penjualan kendaraan listrik disebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“BEV mampu menghasilkan pengurangan emisi yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan hybrid, bahkan dengan bauran listrik Indonesia saat ini,” jelasnya.
Temuan ini sekaligus memperkuat riset sebelumnya yang menunjukkan adanya strategi terkoordinasi industri otomotif global, termasuk melalui Japan Automobile Manufacturers Association, untuk memperlambat transisi kendaraan listrik di sejumlah pasar berkembang, termasuk Indonesia.***
