JAKARTA,- Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya meminta seluruh kepala daerah memprioritaskan program swasembada pangan nasional. Ia menegaskan kebijakan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada janji politik lokal.
Menurut Bima Arya, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting menjaga stabilitas harga pangan. Langkah itu dinilai krusial di tengah situasi geopolitik global yang terus berubah.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan APBD untuk mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) guna membantu distribusi dan intervensi pasar.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” ujar Bima Arya, dikutip Senin (18/5/2026).
Selain penguatan anggaran, kepala daerah diminta aktif turun ke lapangan. Pengawasan distribusi, rantai produksi, hingga harga komoditas harus dilakukan secara berkala agar potensi gangguan pasokan bisa diantisipasi lebih awal.
Pemerintah pusat sendiri terus menjalankan pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin sejak 24 Oktober 2022. Evaluasi dan pemberian insentif fiskal juga diterapkan untuk mendorong kinerja daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya turut mengapresiasi peran Bank Indonesia. Ia menilai berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan berhasil memperkuat integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.***
