PROBOLINGGO,- Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan BEM Probolinggo Raya menggelar aksi demonstrasi. Aksi dipusatkan di depan Kodim 0820 dan Kantor Pemkot Probolinggo, Selasa (5/5/2026).
Sejak sekitar pukul 15.00 WIB, massa mulai memadati area depan Kodim. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian sambil membawa sejumlah tuntutan.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum TNI. Mereka mendesak agar kasus tersebut diproses secara terbuka.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menegaskan penolakan terhadap rencana pelimpahan kasus ke peradilan militer. Ia meminta agar proses hukum dilakukan di peradilan umum.
“Kami meminta untuk penegakan kasus Andrie Yunus digelar di peradilan umum, bukan peradilan militer,” tegas Dedi.
Pihak Kodim tidak menghadirkan Dandim secara langsung karena sedang bertugas di luar. Penyampaian aspirasi massa pun diterima oleh perwakilan anggota yang berjaga.
Usai menyampaikan tuntutan, massa bergerak menuju Kantor Pemerintah Kota Probolinggo. Mereka melanjutkan aksi dengan membawa isu kebijakan daerah.
Para Mahasiswa menyoroti pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran. Selain itu, kebijakan pemangkasan honor guru ngaji juga menjadi perhatian.
Dedi menilai kebijakan tersebut tidak tepat. Ia menyebut pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran adalah langkah yang kurang tepat. Seharusnya kepentingan masyarakat yang didahulukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pemangkasan honor guru ngaji yang dinilai berdampak pada kesejahteraan. Menurutnya, kebijakan itu merugikan para pengajar.
“Ini menyangkut kesejahteraan guru ngaji. Dari Rp500 ribu dipangkas menjadi Rp250 ribu. Kami meminta agar dikembalikan,” tambahnya.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menemui massa sekitar pukul 16.30 WIB di luar kantor Pemkot Probolinggo. Ia memberikan tanggapan singkat atas tuntutan yang disampaikan.
Namun, Orang nomor satu di Kota Probolinggo tersebut tidak menandatangani fakta integritas yang diminta massa. Ia memilih menyampaikan penjelasan secara lisan.
Terkait pemangkasan honor, Aminuddin menyebut kebijakan tersebut dilakukan untuk pemerataan. Pemerintah ingin seluruh guru ngaji mendapatkan besaran yang sama.
“Persoalan ini sedang dibuatkan peta. Nantinya semua guru ngaji di setiap kelurahan mendapatkan honor yang setara, tidak seperti sebelumnya yang berbeda-beda,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan APBD ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi secara bertahap.
Sementara itu, terkait pengadaan mobil dinas, Aminuddin memastikan langkah tersebut telah melalui kesepakatan bersama DPRD. Ia juga menegaskan tidak ada masalah dalam penganggaran.
“Sudah ada pembahasan dengan DPRD dan tidak mengganggu sistem pembayaran. Bahkan dari hasil pemeriksaan BPK tidak ditemukan masalah,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan mobil listrik juga dinilai lebih efisien. Terlebih di tengah kondisi krisis bahan bakar minyak (BBM).
Aksi demonstrasi berjalan dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan.***
