JAKARTA,- Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya menjaga keanekaragaman hayati. Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Pembentukan Satgas ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Rapat Satgas digelar di Jakarta pada Rabu (29/4/2026). Pertemuan dipimpin Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua.
Turut hadir secara daring Mari Elka Pangestu yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas. Kegiatan ini turut melibatkan organisasi nonpemerintah dan mitra pembangunan kehutanan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan taman nasional berjalan lebih optimal.
Melalui skema pembiayaan inovatif, pemerintah mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Skema ini juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Dalam arahannya, Hashim menegaskan mandat Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga ekosistem lintas generasi. Ia menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya secara maksimal.
“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim.
Sementara itu, Raja Juli Antoni menjelaskan program percontohan akan dimulai di 13 taman nasional. Selain itu, dua kawasan konservasi spesies ikonik juga menjadi prioritas.
Program tersebut mencakup Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30. Pemerintah akan menguji berbagai skema pembiayaan dalam tahap awal ini.
“Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Raja Juli Antoni.
Satgas akan menjalankan strategi dua jalur. Fokusnya pada reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan.
Dukungan juga datang dari Aditya Bayunanda. Ia menilai langkah ini berpotensi membuka akses pembiayaan filantropi dan pendanaan multilateral.
Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat kapasitas tenaga lapangan. Peran Polisi Kehutanan dan penyuluh akan dioptimalkan.
Pemanfaatan teknologi pemantauan turut ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, taman nasional diharapkan semakin berdaya. Kawasan konservasi ditargetkan menjadi penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia.***
