BABEL,- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi hambatan akses kredit masyarakat, khususnya pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Anggota DPRD Babel, Elvi, menyoroti bahwa persoalan utama yang kerap dihadapi masyarakat adalah catatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Ia menegaskan bahwa riwayat pinjaman akan terus melekat pada nasabah dan sangat mempengaruhi peluang memperoleh pembiayaan.
“Ia menambahkan track record pinjaman akan selalu melekat pada nasabah. Oleh karena itu, kesadaran moral dari para debitur untuk menyelesaikan kewajiban juga menjadi faktor penentu kesehatan iklim perbankan di Babel,” ujarnya.
Elvi menilai rendahnya serapan KUR di daerah tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang terkendala histori kredit bermasalah, seperti gagal bayar atau kredit macet di masa lalu.
Kondisi ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk kembali produktif melalui akses permodalan.
Menanggapi hal tersebut, ia meminta OJK Babel tidak lagi sekadar melakukan kajian, tetapi segera melakukan pembenahan secara nyata.
“Kalau menurut saya, mulailah OJK di Bangka Belitung berbenah. Mengapa banyak sekali masyarakat kita terkendala pinjaman? Itu akibat aturan perbankan terkait catatan debitur yang mungkin pernah gagal bayar atau macet,” katanya.
Selain itu, DPRD Babel juga mendorong agar OJK menginstruksikan perbankan untuk lebih proaktif dalam merapikan histori data debitur.
Langkah ini dianggap penting agar masyarakat tidak terus-menerus terhambat oleh persoalan administratif.
“Tidak perlu lagi mencari-cari akar masalahnya, langsung saja action. Minta perbankan untuk merapikan histori debitur-debiturnya agar akses keuangan masyarakat kembali terbuka,” tegasnya.
DPRD berharap adanya sinergi antara OJK dan perbankan dapat memperbaiki ekosistem pembiayaan di Bangka Belitung, sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian daerah.***
