JAKARTA,- Harga bahan baku plastik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dipicu tekanan harga minyak, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik global.
Dampaknya mulai dirasakan luas, terutama oleh industri manufaktur dan kemasan. Pelaku usaha makanan, minuman, hingga UMKM turut terbebani akibat lonjakan biaya produksi.
Di sisi lain, persoalan sampah plastik di Indonesia juga terus meningkat. Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaannya.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat tren kenaikan sampah plastik setiap tahun. Pada 2019 jumlahnya sekitar 9-10 juta ton dan diperkirakan mencapai 12,4 juta ton pada 2025.
Artinya, terjadi kenaikan sekitar 20-30 persen dalam lima tahun terakhir. Namun, kemampuan pengelolaan sampah masih terbatas dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
Secara nasional, pengelolaan sampah baru mencapai sekitar 25 persen dari total 524 TPA yang tercatat. Sisanya masih belum tertangani secara optimal.
Di tengah situasi ini, kemasan guna ulang mulai dilirik sebagai alternatif. Salah satunya adalah galon isi ulang yang dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan.
“Sejumlah pengamatan menunjukkan bahwa konsumen tetap memilih galon guna ulang dalam aktivitas sehari-hari,” ujar Praktisi Komunikasi Polimedia, Andre Donas.
Ia menyebut konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan aspek higienitas. Faktor dampak lingkungan juga menjadi perhatian penting.
Hal senada disampaikan Peneliti Senior PRKG, Aan Rusdianto. Ia menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap galon guna ulang terus meningkat.
Berdasarkan survei PRKG, penggunaan galon guna ulang di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang mencapai 89,36 persen. Sementara penggunaan galon sekali pakai hanya sekitar 5,32 persen.
“Alasannya karena aman, praktis, dan tidak menimbulkan sampah tambahan,” jelas Aan.
Sementara itu, harga plastik di Indonesia dilaporkan naik hingga 50–100 persen per April 2026. Kenaikan ini turut mendorong pelaku usaha mencari alternatif kemasan.
Salah satu langkah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Melalui pendampingan UMKM, mereka mulai mendorong penggunaan kemasan berbasis bahan alami.
“Kami mendorong penggunaan serat alam seperti mendong, pandan, dan kelapa sebagai pengganti plastik,” kata Kepala Disperindag DIY, Yuna Pancawati.
Upaya ini diharapkan mampu menekan penggunaan plastik sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis sampah plastik di Indonesia.***
