JAKARTA,- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza untuk sementara ditunda.
Selain itu, seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) juga dihentikan sementara.
Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan keputusan tersebut merespons laporan rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza.
Ia menegaskan, hingga saat ini Indonesia belum akan mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut.
“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda, dan pembahasan BoP masih on hold,” ujarnya, dikutip Kamis (19/3/2026).
Sebelumnya, laporan media Israel KAN yang dikutip Anadolu menyebutkan rencana pengerahan pasukan internasional mulai Mei 2026.
Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 personel, termasuk dari Indonesia dan beberapa negara lain.
Mereka direncanakan bertugas mulai 1 Mei, dengan penempatan awal di wilayah Rafah, Gaza selatan.
Menanggapi hal itu, Kemlu menegaskan setiap partisipasi Indonesia harus berada di bawah kendali nasional.
Selain itu, keterlibatan juga wajib berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB.
Nabyl menyebut, dasar hukum yang digunakan adalah Resolusi DK PBB 2803 Tahun 2025.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut harus sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.
Sementara itu, penangguhan pembahasan BoP telah diumumkan sejak 6 Maret 2026.
Langkah ini diambil setelah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kemlu lainnya, Yvonne Mewengkang, mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah memantau situasi.
Termasuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah terdampak.
Dengan keputusan ini, Indonesia dipastikan belum akan terlibat dalam misi internasional di Gaza dalam waktu dekat.
Pemerintah menunggu perkembangan situasi serta kepastian mandat dari PBB sebelum mengambil langkah lanjutan.***
