PROBOLINGGO,- DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, anggota, serta perwakilan eksekutif termasuk Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ dan Sekda Ugas Irwanto.
Dalam rapat tersebut, enam fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan mereka mengenai arah kebijakan anggaran daerah tahun 2026.
Fraksi Partai Golkar menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp446 miliar atau naik 10,38 persen dari tahun sebelumnya.
Golkar mengapresiasi peningkatan tersebut, namun menekankan agar upaya penguatan PAD terus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Fraksi PKB menyoroti bantuan keuangan kepada partai politik (banpol) yang belum naik selama satu dekade. PKB menilai peningkatan banpol penting untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat.
Dari Fraksi Gerindra, perhatian difokuskan pada tingginya belanja operasi yang mencapai Rp1,78 triliun. Mereka meminta penjelasan terkait dominasi belanja pegawai yang dianggap bisa menghambat pembiayaan sektor produktif.
Sementara Fraksi NasDem menyoroti turunnya penerimaan pembiayaan menjadi Rp72 miliar serta rendahnya potensi Silpa. NasDem meminta evaluasi menyeluruh terkait serapan anggaran 2025 yang masih di angka 78,69 persen per 14 November.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya digitalisasi pajak dan retribusi sebagai upaya optimalisasi PAD. Mereka juga meminta evaluasi terhadap kinerja BUMD agar kontribusinya bagi daerah lebih maksimal.
Adapun Fraksi PPP menyoroti belanja pegawai yang mencapai 42 persen dari total APBD. Angka itu dinilai melebihi batas maksimal 30 persen sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. PPP meminta penjelasan dan langkah pengendalian yang jelas.
Pembahasan Raperda APBD 2026 akan berlanjut dengan jawaban pemerintah daerah atas seluruh pandangan fraksi. ***
