JAKARTA,- Rencana pembangunan proyek pariwisata berskala besar di Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai kritik keras.
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menilai proyek tersebut berpotensi merusak keaslian alam dan mengancam kelestarian satwa komodo.
Proyek yang sedang direncanakan mencakup 619 unit fasilitas, terdiri dari 448 vila dan berbagai sarana penunjang seperti restoran, gym, spa, kapela pernikahan, serta infrastruktur lain.
Menurut Kaisar, skala pembangunan ini akan mengubah wajah Pulau Padar yang selama ini dikenal dunia melalui panorama alamnya.
“Pulau Padar adalah ikon pariwisata NTT yang bahkan diabadikan di uang kertas Rp50.000. Menggantikan lanskap indah itu dengan ratusan bangunan berarti menghilangkan daya tarik utamanya,” ujar Kaisar di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa pariwisata tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi. Prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi prioritas. Ia menegaskan, jika pembangunan terbukti merusak, maka pemerintah harus berani menghentikannya.
Pulau Padar dikenal dengan pemandangan tiga teluk berpasir putih, hitam, dan merah muda, yang berpadu dengan bukit hijau dan laut biru.
Selain itu, pulau ini menjadi salah satu habitat penting bagi komodo. Pembangunan masif dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan satwa purba tersebut.
“Begitu habitat komodo terganggu, kita berisiko kehilangan mereka dari Pulau Padar. Ekosistem yang sudah terjaga selama ini tidak boleh dikorbankan,” tegas Kaisar.
Hingga kini, proyek tersebut masih menuai perdebatan antara pihak yang menilai sebagai peluang investasi dan pihak yang menilai sebagai ancaman bagi kelestarian alam Taman Nasional Komodo.
