PROBOLINGGO,- Pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) Kota Probolinggo 2026 kembali mencuat dengan sederet tantangan fiskal. Pendapatan dan belanja daerah tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan kemampuan fiskal yang perlu diperkuat.
Pendapatan daerah tahun 2026 awalnya diproyeksikan sebesar Rp918,44 miliar, sebelum akhirnya dikoreksi naik menjadi Rp938,58 miliar. Namun, angka tersebut masih belum mampu menyaingi realisasi pendapatan 2025 yang mencapai Rp987,87 miliar, atau turun sekitar Rp49 miliar.
Penurunan serupa juga tampak pada sisi belanja. Anggaran belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp987,85 miliar, menyusut hingga hampir Rp89 miliar dari belanja 2025 yang mencapai Rp1,076 triliun.
Wali Kota Soroti Rendahnya Kepatuhan Pajak & Kontribusi Wisata
Wali Kota Probolinggo menegaskan bahwa turunnya pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika fiskal nasional, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak rendah karena masih minimnya pemahaman akan manfaatnya bagi pembangunan Kota Probolinggo,” ujarnya, mengutip dari BeritaJatim, Jumat (21/11/2025).
Ia juga menyoroti sektor pariwisata yang selama ini diharapkan dapat mendongkrak PAD. Menurutnya, meski banyak destinasi wisata baru bermunculan, dampaknya terhadap pendapatan daerah belum signifikan.
“Kontribusi sektor wisata terhadap PAD tidak dapat diandalkan. Banyak tempat wisata baru yang tumbuh, tapi tidak signifikan dalam peningkatan pendapatan,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan stabil.
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas layanan publik. Kami akan terus memperkuat strategi agar pendapatan daerah bisa kembali meningkat,” tegasnya.
Struktur Pendapatan: PAD Masih Perlu Penguatan
Dalam R-APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp265,58 miliar, menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih memerlukan penguatan dari sektor ini.
Komponen pendapatan lainnya meliputi:
- Dana Insentif Fiskal: Rp14,58 juta
- Dana Bagi Hasil: Rp39,92 juta
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp480,71 juta
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp88,18 juta
- Transfer Antar Daerah: Rp64,16 juta
Di sisi belanja, sejumlah perangkat daerah memperoleh alokasi besar, di antaranya:
- Dinas Kesehatan PPKB: Rp104,45 miliar
- RSUD Ar-Rozy: Rp57,60 miliar
- Dinas Pekerjaan Umum: Rp45,76 miliar
Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama belanja daerah dengan alokasi mencapai Rp203,58 miliar. Disusul oleh:
- RSUD dr. Moh. Saleh: Rp141,81 miliar
- BPPKAD: Rp33,66 miliar
- Dinas Perhubungan: Rp25,90 miliar
- DLH: Rp41,47 miliar
- Seluruh kecamatan: Rp14-17 miliar
- Sekretariat Daerah: Rp45,23 milia
- Diskominfo: Rp10,11 miliar
Secara keseluruhan, 30 SKPD masuk dalam struktur belanja daerah tahun 2026. Pemkot menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi fokus agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin sempit.
Strategi Penguatan: Sosialisasi Pajak & Penataan Infrastruktur
Untuk meningkatkan PAD, pemerintah menyiapkan langkah konkret melalui sosialisasi intensif kepada wajib pajak dan penataan infrastruktur pendukung pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan masyarakat.
Dengan berbagai strategi yang tengah disiapkan, Pemkot Probolinggo optimistis pendapatan daerah dapat kembali tumbuh stabil dalam beberapa tahun ke depan.***
