JAKARTA,- Mujadalah Kiai Kampung Indonesia (MKK) menyuarakan keprihatinan atas penanganan bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, MKK menilai penanganan pascabencana membutuhkan langkah cepat dan terobosan kebijakan.
Selain ratusan korban jiwa, bencana tersebut meninggalkan persoalan serius berupa timbunan lumpur dan jutaan batang kayu gelondongan yang tersebar di berbagai wilayah terdampak. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak lanjutan jika tidak segera ditangani.
Ketua Harian MKK, Wahyu Muryadi, mengungkapkan bahwa skala persoalan kayu gelondongan yang sangat besar menuntut penanganan yang terukur dan efisien. Menurutnya, pendekatan konvensional berisiko memakan waktu panjang.
“Volume kayu yang sangat besar membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, jika seluruh proses pembersihan dibebankan kepada pemerintah, maka negara akan menghadapi tantangan berat, mulai dari pembengkakan anggaran hingga keterbatasan alat dan tenaga di lapangan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu agenda pembangunan lainnya.
Melalui surat terbuka itu, MKK mengusulkan pelibatan pihak swasta dengan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka. Perusahaan yang terpilih nantinya diberi mandat membersihkan kayu dan lumpur di wilayah terdampak secara menyeluruh.
Sebagai bentuk kompensasi, kayu gelondongan hasil pembersihan dapat diberikan kepada perusahaan pelaksana, dengan catatan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis dan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Skema ini dinilai lebih efisien dan saling menguntungkan.
Pengurus MKK, Siti Zuhro, menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap perusahaan yang terlibat. Verifikasi kemampuan teknis dan finansial dinilai krusial agar proses pembersihan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia berharap, usulan tersebut dapat menjadi solusi alternatif untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam situasi darurat seperti ini.
Dalam penyampaian sikap tersebut, MKK juga dihadiri oleh Pendiri MKK Najib Atamimi bersama sejumlah pengurus lainnya, di antaranya Azisoko Harmoko, Hendardi, dan KH Marsudi Syuhud. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan MKK dalam mendorong solusi konkret.
MKK menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan, agar masyarakat di tiga provinsi terdampak dapat segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka.***
