JAKARTA,- Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membangun 200 unit sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA, khusus untuk masyarakat kurang mampu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya dalam percepatan pembangunan tersebut, khususnya terkait kejelasan status lahan.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena ini penting dalam konteks land tenure-nya,” jelas Menteri Nusron di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia juga menyampaikan temuan penting terkait status lahan. “Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dari total 367 usulan lahan, terdapat 115 lokasi yang masih belum clean and clear. Namun, sejauh ini sudah ada 35 lokasi yang dinyatakan layak untuk pembangunan.
Menteri Sosial berharap Rapat Koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam menjalankan amanah Presiden.
“Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan, serta bekerja sesuai arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara merata dan inklusif di Indonesia.
