PROBOLINGGO,- Pemerintah Kota Probolinggo mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, Selasa (10/11/2026). di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Probolinggo.
Dua Raperda tersebut meliputi perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Penanaman Modal.
Selain itu, DPRD Kota Probolinggo turut menyampaikan penjelasan atas satu Raperda inisiatif dewan, yakni tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, mengatakan rapat paripurna kali ini membahas penjelasan Wali Kota terhadap dua Raperda usulan pemerintah daerah serta satu Raperda inisiatif DPRD.
“Agenda pokok rapat paripurna dewan hari ini adalah penjelasan Wali Kota terhadap dua Raperda Kota Probolinggo tahun 2026 dan penjelasan pimpinan DPRD atas satu Raperda inisiatif DPRD Kota Probolinggo,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menjelaskan, penyesuaian susunan perangkat daerah diperlukan seiring perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, perubahan tersebut diharapkan membuat tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, responsif, serta memiliki kepastian hukum.
Terkait Raperda Penanaman Modal, Aminuddin berharap regulasi tersebut mampu meningkatkan minat investasi di Kota Probolinggo. Selain itu, kebijakan ini diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah menargetkan iklim investasi semakin berkembang sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.***
