PROBOLINGGO,- Polemik pergantian Pejabat Kepala Desa (PJ Kades) Tegalwatu, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, kian memanas. Meski pelantikan PJ Kades baru telah digelar Selasa (26/8/2025), sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat menyuarakan kekecewaan karena merasa aspirasi mereka diabaikan.
Sebelumnya, penolakan pergantian PJ Kades sudah disampaikan secara resmi melalui surat yang ditandatangani RT, RW, tokoh masyarakat, karang taruna, hingga organisasi keagamaan. Mereka menilai PJ lama, M. Nuri, telah mampu menjaga keamanan dan kondusivitas desa.
Wakil Ketua Garda Bangsa, Sucipto, menilai langkah Pemkab Probolinggo tidak mencerminkan penghormatan terhadap suara masyarakat.
Menurutnya, meski kewenangan pengangkatan dan pemberhentian PJ Kades berada di tangan bupati sesuai Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, keputusan tersebut semestinya memperhatikan kondisi sosial di lapangan.
“Kalau masyarakat sudah nyaman dengan PJ yang ada, mestinya tidak perlu diganti. Jangan sampai aturan dipahami secara kaku tetapi mengorbankan suasana kondusif di desa,” tegas Sucipto.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. “Hari ini kita melihat, suara rakyat Desa Tegalwatu seolah digadaikan. Padahal demokrasi itu intinya mendengar rakyat. Pertanyaannya, ada apa sampai PJ yang diterima warga malah diganti?” ujarnya.
Sucipto pun mendesak Bupati Probolinggo meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat. “Pemerintah seharusnya hadir menjaga ketenangan rakyat, bukan menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.
