JAKARTA,- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia menilai persoalan ini tidak lepas dari sistem rekrutmen politik, khususnya mekanisme Pilkada langsung.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4/2026). Tito menyebut perlu evaluasi serius terhadap sistem yang berjalan saat ini.
Menurutnya, Pilkada langsung memang memberi ruang demokrasi. Namun di sisi lain, biaya politik yang tinggi menjadi persoalan besar.
“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, tingginya ongkos politik mendorong potensi penyimpangan. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar berisiko melakukan korupsi untuk menutup pengeluaran.
Tito menegaskan, kasus korupsi kepala daerah bukan semata persoalan individu. Ada masalah mendasar yang berkaitan dengan sistem, kesejahteraan, hingga integritas pejabat.
Hal itu, lanjutnya, tercermin dari sejumlah kasus yang muncul dalam waktu berdekatan. Termasuk kasus yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
“Ada problema dasar. Salah satunya mekanisme rekrutmen yang digunakan, karena mereka semua hasil pemilihan langsung,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah membuka peluang melakukan kajian mendalam. Evaluasi sistem Pilkada dinilai penting untuk menekan praktik korupsi di tingkat daerah.***
